Pendidikan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Tribun Timur - Jumat, 22 Februari 2013 23:26 WITA

Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa pergantian kurikulum dalam periodiknya, dan akan dicanangkan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang akan menjadi acuan pendidikan Indonesia beberapa tahun kedepan 

dirumuskan sebagai langkah untuk memperbaiki kurikulum selama ini.

Membangun kesejahteraan rakyat memang tidak mudah. Sebab semuanya kembali kepada individu masing-masing sebagai subjek yang punya daya. Namun hal ini juga tidak terlepas dari upaya serius pemerintah untuk memberikan ruang memberdayakan masyarakat melalui lapangan pekerjaan dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Bahkan bukan saja dengan membuka lapangan pekerjaan namun juga melalui perhatian peran pendidikan formal dan informal.

Membangun masyarakat menuju kesejahteraan adalah sebuah impian bersama yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Karena tak satupun manusia atau negara yang tidak ingin melihat masyarakatnya sejahtera. Tentu dibutuhkan peran yang serius oleh semua unsur untuk mewujudkannya.
Namun, yang paling penting ialah peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Setelah beberapa tahun merdeka, pendidikan yang kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu sarana menyejahterakan rakyat ternyata belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Justru yang terjadi, masih banyak masyarakat tidak dapat menikmati pendidikan gratis yang selama ini didengunkan.
 

Pergantian KurikulumSecara kuantitas masyarakat kelas bawah sudah banyak yang mengikuti jenjang pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, namun pada kualitas atau mutu dari pendidikan tersebut belum memberikan peningkatan yang berarti. Ini tidak terlepas dari sistem pendidikan yang belum terlaksana dengan baik. Parahnya belum matangnya kurikulum justru muncul lagi kurikulum yang baru.
Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa pergantian kurikulum dalam periodiknya, dan akan dicanangkan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang akan menjadi acuan pendidikan Indonesia beberapa tahun kedepan dirumuskan sebagai langkah untuk memperbaiki kurikulum selama ini.
Meskipun, dari kacamata para akademisi, praktisi pendidikan dan pemerintah ramai membicarakan tentang kurikulum ini dari perspektif tertentu mulai dari yang pro dan kontra, tentunya kita patut memberikan apresiasi atas masukan maupun kritikan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pendidikan bangsa ini.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan pada 10-13 Februari 2013 di Pusat Pengembangan Tenaga Pendidikan Sawangan Bogor menjadi harapan masyarakat untuk melahirkan solusi dan implementasinya dalam memahami persoalan-persoalan yang terjadi selama ini dalam dunia pendidikan bangsa kita. Dan diharapkan pendidikan menjadi pilar utama yang kemudian perlu mendapatkan perhatian dari seluruh tokoh-tokoh penting termasuk para kandidat yang ingin maju sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing.                 

Janji-janji
Beberapa minggu terakhir kita melihat di ruas-ruas jalan raya begitu banyak terpampang foto-foto calon pemimpin daerah baik gubernur maupun bupati,  yang semakin semarak dan gencarnya dalam menyampaikan keinginan-keinginannya atau sebut sajalah janji-janji ketika terpilih nantinya. Dan yang menarik perhatian ialah mahasiswa baru selama dua semester awal nantinya akan digratiskan SPPnya oleh gubernur melalui pemerintah provinsi yang terpilih pada pemilukada kemarin.
Pada umumnya apa yang dijanjikan merupakan sebuah harapan bagi rakyat, terlebih pada penantian upaya yang dilakukannya untuk menikmati pendidikan gratis. Meskipun saat ini pendidikan gratis telah dinikmati disebagian wilayah Indonesia namun hal yang luput dari keseriusan pemerintah ialah masih sering terjadi tawuran antar pelajar atau mahasiswa dan seringnya terjadi penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap pelajar.
Agar pendidikan menjadi sarana yang dapat menyejahterakan rakyat maka sudah pasti kita membutuhkan pemerintah yang memahami kondisi rakyatnya dan membuat dampak kesejahteraan untuk rakyatnya. Upaya apapun yang dilakukan untuk kesejahteraan tak akan tercapai, jika tidak dimulai dari rakyat kalangan bawah yang merupakan bagian terbesar dari bangsa ini.
Kesejahteraan Sendiri
Berawal dari sebuah sajak Rendra yang merupakan penyair kondang, dalam sajaknya Seonggok Jagung di Kamar (1975) dia bertanya “Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya”. Ungkapan tersebut sebagai kritikan pendidikan yang begitu menjauhkan atau mengasingkan pelajar atau akademisi dari persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
Apa yang dikatakan oleh Rendra, menggambarkan hari ini, dimana gelar akademik hanya menjadi keistimewaan diri yang kadang dijadikan sebagai kesejahteraan diri, padahal menjadi seorang akademisi, pelajar, dan mahasiswa adalah sebuah amanah. Bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan dan mencari pekerjaan namun bagaimana menjadikan pengetahuan itu dapat bermanfaat bagi orang lain dengan tindakan yang nyata disekelilingnya. Sehingga gelar akademik bukan untuk sebuah kebanggan atau kesejahteraan sendiri akan tetapi menjadi amanah untuk kesejahteraan rakyat.
Di lain sajaknya Rendra kemudian berkata “Apalah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan”. Maka selayaknya pendidikan menjadikan kita orang yang peka akan berbagai persoalan dan masalah lingkungan sosial melalui pengabdian tanpa tanda jasa. Dan kita mengharapkan wacana ataupun gagasan para intelektual tak menjadi sekedar wacana atau sekedar hegemoni yang tak lebih hanya berputar pada para pembaca atau pendengar intelektual.
Dan juga kita berharap, Kepekaan sosial akan masalah dan persoalan kehidupan tidak perlu melalui jalan struktural sebab jika harus berkutat pada hal “apa dan bagaimana” maka yang terjadi adalah kesadaran yang terbatasi oleh kesadaran garis struktural bukan kesadaran kemanusiaan.***

Oleh;
Irsan
Mantan Ketua BEM Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar